Oleh: Abd Aziz

“Saya tidak setuju dengan rencana Pemkab dan sebagian anggota DPRD Pamekasan yang ingin membangun kantor dewan yang baru. Masyarakat masih banyak menderita, pengangguran masih menumpuk dan kemiskinan masih mendera masyarakat kita.”

Pernyataan itu disampaikan anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menanggapi usulan sebagian pimpinan DPRD dan Pemkab Pamekasan yang ingin membangun gedung baru, karena kantor dewan yang saat ini ditempati dinilai tidak layak dan lokasinya tidak strategis, karena berdempetan dengan kantor Pemkab.

Iskandar menilai gedung dewan yang ditempati saat ini masih sangat layak. Keinginan membangun gedung DPRD baru, bukan merupakan keinginan mayoritas anggota dewan, namun hanya segelintir orang saja.

“Secara pribadi atau secara kelembagaan kami tidak setuju. Lebih baik dana untuk pembangunan gedung dewan itu disalurkan bagi masyarakat miskin di Pamekasan,” ucapnya menegaskan.

Menurut dia, dana sebesar Rp25 miliar untuk rencana pembangunan gedung DPRD, sebaiknya dialihkan untuk membangun sarana prasarana, peningkatan produktivitas pertanian, agroindustri, dan UKM. Juga untuk peningkatan akses dan kesempatan bagi pencari kerja produktif, baik di luar atau dalam negeri.

“Misalnya ke Batam, Hong Kong, Asia Pasifik, yang tentunya bagi mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan pendidikan kejuruan yang ada,” paparnya.

Selain itu, anggaran Rp25 miliar juga bisa dialokasikan untuk subsidi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Kabupaten Pamekasan memang masih menghadapi banyak persoalan sosial, seperti kemiskinan, kesehatan dan bidang pendidikan.

Mantan aktivis Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim itu memaparkan, jumlah penganggur atau pencari kerja di Kabupaten Pamekasan pada 2010 ini bertambah 2.000 orang. Itu artinya memperbesar angka pengangguran di daerah dari tahun 2009 lalu yang hanya 16.000 orang menjadi 18.000 orang.

Yang lebih memprihatinkan, mayoritas penganggur adalah berusia produktif dan orang terdidik, bahkan banyak diantaranya yang bergelar sarjana.

Sementara perusahaan yang ada di Pamekasan berdaya serap rendah, dengan upah dibawah standar UMK, sehingga masyarakat lebih banyak berburu menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Pendududk miskin di Pamekasan, sambung Iskandar, tercatat sebanyak 234.019 jiwa dari total 851.690 penduduk, atau sekitar 35,76 persen.

Angka itu masih jauh di atas angka kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang hanya 16,68 persen.

Sementara di bidang kesehatan, di Pamekasan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan secara layak.

Di Kabupaten Pamekasan dari bulan Januari hingga kini tercatat 10 penderita gizi buruk, jumlah yang tergolong banyak, bahkan satu penderita di antaranya balita asal Kecamatan Proppo meninggal dunia.

Di bidang pendidikan, sampai saat ini masih ada lembaga pendidikan negeri di Pamekasan yang belum memiliki gedung tersendiri, yakni SMP Negeri 4 Pamekasan. Padahal sekolah itu telah berdiri sejak 25 tahun lalu.

Belum lagi persoalan sengketa lahan pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.

“Haruskah kita menutup mata dengan kondisi seperti ini, dengan membangun gedung dewan yang baru yang biayanya mencapai Rp25 miliar. Kenapa tidak diprioritaskan pada penanganan persoalan sosial dulu,” tegas Iskandar.

Rencana pembangunan kantor baru DPRD Pamekasan, juga menuai protes dari aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) wilayah tersebut.

“Seharusnya dewan mendahulukan kepentingan rakyat di Pamekasan seperti, bantuan untuk lembaga pendidikan yang membutuhkan perbaikan,” kata Ketua Aliansi LSM Pamekasan Heru Budi Prayitno.

Heru mengatakan, kantor dewan yang merupakan tempat berkumpulnya para wakil rakyat memang harus bagus, dan representatif. Namun karena masih banyak kebutuhan lain yang perlu didahulukan, maka ia menyarankan sebaiknya pembangunan gedung dewan ditangguhkan.

“Gedung dewan yang ada saat ini, saya kira masih kokoh, tidak seperti kondisi pendidikan yang memprihatinkan, bahkan ada sekolah yang tidak memiliki gedung,” katanya menambahkan.

Seharusnya, sambung dia, yang diperhatikan lebih dahulu adalah persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.

“Itu yang semestinya didahulukan, jangan berebut membangun kantor dewan,” katanya.

Apalagi, sambung Heru, keinginan membangun gedung DPRD yang baru tersebut hanya atas usulan sebagian kecil pimpinan dewan, bukan merupakan kesepakatan mayoritas.

Sebelumnya, wakil Ketua DPRD Pamekasan Muhdlar Abdullah menyatakan, pembangunan gedung baru tersebut dilakukan karena gedung yang ditempati saat ini sangat sempit dan lokasinya berdampingan dengan Kantor Pemkab.

Kepada wartawan di Pamekasan, politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyatakan, usulan membangun gedung baru tersebut telah disetujui Bupati Pamekasan Kholilurrahman, dan rencananya akan dimulai pada 2011 secara bertahap.

“Sebab kalau dana dari APBD kami tidak mampu. Jadi pembangunannya secara bertahap saja,” ujar Muhdlar Abdullah.

Rencananya, gedung DPRD baru yang akan dibangun pada 2011 itu di areal seluas 1 hektare di Desa Panempan, sekitar 1 kilometer dari Kota Pamekasan.

“Jika gedung baru DPRD Pamekasan ini dipaksakan dibangun dengan kondisi masyarakat yang sedang karut-marut seperti ini, maka itu sama halnya memperlihatkan kemewahan di atas penderitaan warga,” kata Heru Budi Prayitno.